Makalah Tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Makalah Tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Makalah reformasi birokrasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik membangun kepercayaan dari masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 103 pada BP2T Kabupaten Bone adalah jumlah pegawai belum sesuai dengan kebutuhan sehingga.

Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63KEPMPAN72003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan PublikOleh karena saya membuat makalah ini dengan judul Model Reformasi Pelayanan Publik dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik tersebut.

Tujuan PenulisanBerdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki tujuan sebagai berikut1. Mengetahui tentang peranan dan kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat 2.

Mengetahui tentang perubahan kualitas pelayanan publik pemerintah birokrasi Rumusan MasalahPenulis mengambil masalah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut. Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan sumber daya manusia aparatur ketatalaksanaan akuntabilitas aparatur pengawasan dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri birokrasi kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis.

Reformasi birokrasi dalam pelayanan public menegaskan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan public dengan focus pada kepentingan masyarakat dan tegaknya akuntabilitas dan transparansi. Sementara ketika desentralisasi dilakukan secara radikal seperti di era reformasi pelayanan birokrasi publik juga tidak semakin baik.

Korupsi menyebar dan merajalela ke daerah baik oleh eksekutif maupun legislatif beban semakin berat dengan variasi pajak dan retribusi daerah yang bertumpuk dan tumpang tindih serta birokrasi tetap berbelit-belit. Kedua Reformasi KelembagaanBirokrasi Instit wwwuinsgdacid Kita harus melakukan reformasi dalam tiga hal untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pertama Reformasi Perundang-undangan Instrumental reform. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MAKALAH Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Reformasi Birokrasi Dosen Pengampu.

Aris Toening Winarni MSi. 151003631010069 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

Peran Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik yakni berfungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat.

Kini Indonesia memasuki masa reformasi. Masa dimana demokrasi dan kebebasan berpendapat menjadi yang utama di negeri ini.

Permasalahan yang dibahas pada makalah ini mengacu pada judul makalah yakni Sistem Birokrasi Pemerintahan di Indonesia. Tranparansi kinerja dan pelayanan terhadap publik yang dahulu terkesan alot dan sulit kini.

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan yakni masyarakat pengguna jasa.

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat namun dalam perjalanan reformasi yang memasuki tahun ke enam ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Reformasi Birokrasi di Tingkat Desa Studi Komparasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Desa Sukakerta dan Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Edi Kusmayadi Taufik Nurohman 438 reformasi birokrasi mengalami hambatan signifikan hingga kini akibatnya. CONTOH MAKALAH REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA.

Realisasi pelayanan publik oleh Birokrasi seperti diuraikan di atas tentunya sangan besar perannya dalam merealisasikan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat seperti juga salah satunya adalah di bidang kesehatan yang merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Terkait reformasi pelayanan publik yang berkualitas tim pembina samsat Jawa Barat berkomitmen untuk menyederhanakan layanan publik yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan jalan.

Birokrasi dan Pelayanan Publik Rendahnya kualitas pelayanan public merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan public di era-reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat nemun dalam perjalanannya ternyata tidak mengalami perubahan yang siknifikan.

Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. Dengan masih banyaknya hambatan dan tantangan yang dihadapi Reformasi Birokrasi Tahap ke-2 dua tetap berlanjut dengan dikeluarkannya PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Perundang-undangan pengawasan akuntabilitas pelayanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumen semata namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Memperhatikan kondisi tersebut Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan.

id.scribd.com